MOU "DIV PROPAM dengan LPAI"



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Plus-Minus Belajar di Luar Kelas

Gambar
  Hari Belajar di Luar Kelas ialah hari untuk merayakan serta menginspirasi bermain dan pembelajaran di luar kelas dengan memprioritaskan waktu bermain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru-baru ini mendukungnya. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Jakarta –Kegiatan hari belajar di luar kelas ini dikoordinir oleh LSM Kerlip bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag dan KPPA. Sejauh ini, relah terdaftar 2.168 sekolah/Madrasah/PAUD/SLB dari 18 Provinsi, dengan melibatkan siswa sebanyak 341.772 siswa. Sitti Hikmawatty selaku Komisioner KPAI Periode 2017 – 2022 menjelaskan, pembelajaran di luar kelas dapat meningkatkan kesehatan anak, juga melibatkan mereka dalam pembelajaran serta mendorong keterikatan anak dengan alam. “Bermain bukan hanya mengajarkan keterampilan penting dalam kehidupan, seperti daya tahan, kerja sama, dan kreativitas, tetapi juga merupakan hal yang pokok bagi anak untuk menikmati masa kecil mereka,” papar Sitty, dalam keterangan tertulisnya. Si...
Baca selengkapnya

Idam Khalid Instruktur Alat Berat

Gambar
Membuka Pelatihan ALat-Alat Berat Seperti :  Excavator , Loader, Doser , Forklift, Haul Truck , Dan Lain-Lain Idam Khalid Seorang Instruktur Alat2 Berat yang sangat berpengalaman 28 Tahun. Dari Departement Quality Management service Di bidang Heavy Equipment Instructor Mine Grasbeg Operation Training Pt. Freeport Indonesia Tembaga Pura Kuala Kencana Timika Papua Telp/Wa : 0813-5405-0390 / 0813-1162-7507 Jl. Cempaka Putih Utara IV Jakarta Pusat
Baca selengkapnya

Idham Khalid: Pemerintah Lalai dan Pelit, Anak Jadi Korban

Gambar
Pemerintah telah menetapkan UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, tetapi anak masih dalam bayangan ancaman penganiayaan yang besar. Mengapa? Jakarta –Idham Khalid sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Wilayah Provinsi Papua menanggapi kejadian yang menimpa SR, seorang anak kelas II SDN Longkewang di Sukabumi Jawa Barat ini diakibatkan oleh sikap pemerintah yang lalai dan juga Pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang pelit. Misal, kewajiban pemerintah untuk menyediakan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di setiap kabupaten dan kabupaten kota, tetapi tidak disediakan. “Saya katakan, pemerintah pelit untuk menganggarkan kepada pihak lembaga-lembaga pekerjaan sosial perlindungan anak untuk melakukan seperti Sosialisasi kepada para anak tentang UU SPPA,” ujar Idham kepada Warta Pilihan, Kamis sore (11/8/2017). “Agar mereka mengetahui bahwa meraka sebenarnya bisa mendapatkan hukuman apabila mereka melakukan hal-hal seperti tindak pidana,” Selain sosialisasi kepada anak, ora...
Baca selengkapnya